JAKARTA-KOMPAS.com - Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian membentuk institusi Otorasi Transportasi Jabodetabek (OTJ), yang bertujuan untuk mengatasi masalah transportasi di Jabodetabek.

Manajer Proyek Jabodetabek Urban Transportation Policy Intergratio Project (JUTPI) dari Kemenko Perekonomian, Amilia Aldian, mengatakan, pada akhir tahun ditargetkan perangkat Otorasi Transportasi Jabodetabek (OTJ) akan segera dibentuk.

"Kami berharap akhir tahun ini master plan yang sedang disempurnakan dapat rampung seiring dengan pemilihan tim OTJ. Kami berharap pada 2012 nanti OTJ sebagai institusi akan bisa efektif berjalan," kata Aldian, kepada wartawan usai acara Media Gathering Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Kantor Pusat Pelestarian, Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (23/6/2011).

Rencananya, lanjut Aldian, pembentukan kelembagaan akan langsung berada di bawah Presiden dan dibawahi oleh Peraturan Presiden. "Secara struktur akan ada langsung di bawah Presiden, dan bertanggung jawab kepada Presiden," lanjut Aldian.

Aldian mengatakan, dalam master plan tersebut kebijakan transportasi akan difokuskan pada tiga sisi. "Sisi perbaikan angkutan umum, manajemen permintaan, dan peningkatan kapasitas jaringan. Kami juga akan menyusun regulasi kelembagaan serta finansialnya," katanya.

Ia menambahkan, untuk daerah atau operator yang tidak menjalankan master plan OTJ akan memberikan sanksi. "Kalau ada daerah atau  operator yang tidak mencapai target master plan, kami bisa menarik dukungan fiskal dan subsidi serta mengambil alih otoritas tersebut," ucap Aldian.

Sumber : Kompas