Padang (ANTARA News) - Pembentukan hutan desa secara nasional menurut pihak Kementerian Kehutanan Republik Indonesia saat ini belum mencapai target dari segi jumlah luas hutan yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat desa.

Direktur Bina Perhutanan Sosial Kementrian Kehutanan Haryadi Himawan, di Padang, Rabu, mengatakan, secara nasional target pembentukan hutan desa belum tercapai, namun secara sosialisasi sudah lebih 100 persen.

"Belum tercapainnya target luas jumlah luas hutan desa tersebut disebabkan berbagai faktor, agar tujuan hutan desa itu benar-benar menjadi sumber daya ekonomi, dan dimanfaatkan masyarakat dengan baik," kata Haryadi.

Dia menambahkan, saat ini capain pembentukan Hak Pengusahaan Hutan Desa (HPHD) tersebut baru mencapai 15.611 hektare, dengan realisasi penetapan areal kerja mencapai 82.521 hektare, dimana itu masih jauh dari terget yang harus dicapai hingga tahun 2011 mencapai 200.000 hektare sejak tahun 2008.

Hutan desa yang mulai dicanangkan sejak tahun 2008 secara nasiolan menargetkan dalam kurun waktu lima tahun dapat membentuk 500.000 hektare hutan yang dikelola oleh lembaga desa, dimana dengan dua tahun tersisa target tersebut haru dapat terealisasi.

Dari capaian target yang baru terelaisasi tersebut, Sumbar menyumbangkan 1.738 hektare hutan desa yang telah ada sejak tahun 2011, di dua daerah yaitu di Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Solok, dari target provinsi tersebut 3.000 hektare.

Untuk mencapai sasaran kegiatan lima tahun tersebut, Kementerian Kehutanan tersebut, berencana untuk lebih menyederhanakan prosedur penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan desa, melalui revisi Peraturan Menteri Kehutanan, melakukan sosialisasi berkelanjutan sampai tingkat kabupaten, serta melakukan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Kita yakin akan dapat mencapai target pembentukan hutan desa tersebut, sebab urgensinnyaa untuk menjawab persoalan konflik tenurial (memelihara, memegang, memiliki), ketidak adilan, serta mendukung ketahanan pangan," jelas Haryadi.

Haryadi menambahkan, dengan hutan desa ini akan mendorong adannya industri kayu, namun tidak menyebabkan terjadinnya ilegal loging.

Dengan adannya hutan desa, lembaga desa yang mengelolanya berhak dan berkewajiban untuk menanam, memanfaatkan hasil, seperti di hutan produksi, dimana masyarakat bisa menanam kayu, dan menebang kayu yang mereka tanam.

Hutan desa tersebut berada di wilayah administrasi nagari, yang dilakukan didalam hutan lindung maupun hutan produksi, dimana hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga nagari yang diarahkan menjadi BUMN nagari, dan dapat mengelola selama 35 tahun, setelah itu dapat diperpanjang. (ANT)